KREDIT USAHA RAKYAT
Pada tanggal 5 November 2007, Presiden meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah melalui PT. Askrindo dan Perum Sarana Pengembangan Usaha. Adapun Bank Pelaksana yang menyalurkan KUR ini adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri dan Bank Bukopin.
KUR ini merupakan fasilitas pembiayaan yang dapat diakses oleh UMKM dan Koperasi terutama yang memiliki usaha yang layak namun belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana.
Publikasi ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi tentang KUR, karena masih banyak pernik-pernik KUR yang perlu diketahui oleh calon debitur. Hal inilah yang mendorong kami untuk menerbitkan manual KUR dari bank pelaksana kepada UMKM dan Koperasi yang memerlukannya. Kritik dan saran dalam rangka perbaikan dari keseluruhan mekanisme penyaluran KUR tentu sangat kami nantikan.
Harapan kami, semoga penerbitan manual KUR ini menjadi sarana sosialisasi yang efektif dalam penyelenggaraan KUR.
KUR ini merupakan fasilitas pembiayaan yang dapat diakses oleh UMKM dan Koperasi terutama yang memiliki usaha yang layak namun belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana.
Publikasi ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi tentang KUR, karena masih banyak pernik-pernik KUR yang perlu diketahui oleh calon debitur. Hal inilah yang mendorong kami untuk menerbitkan manual KUR dari bank pelaksana kepada UMKM dan Koperasi yang memerlukannya. Kritik dan saran dalam rangka perbaikan dari keseluruhan mekanisme penyaluran KUR tentu sangat kami nantikan.
Harapan kami, semoga penerbitan manual KUR ini menjadi sarana sosialisasi yang efektif dalam penyelenggaraan KUR.
Jakarta, November 2007,
Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
| Pojok Rakyat di Ritel, Sejahterakan UKM |
Sikap kooperatif dari industri ritel dengan membuka peluang bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk memasarkan produknya melalui Program Pojok Rakyat, dipastikan memberi kesejahteraan bagi pelaku usaha jenis ini yang sebagian besar berbasis di daerah. "Rata-rata 500 UKM di setiap provinsi memasok produk yang dijual lewat Pojok Rakyat di seluruh jaringan Carrefour kata Head of Public Aflairs Carrefour Satria Hamid di Jakarta, Senin (7/11) malam.
Terus meningkatnya kesejahteraan UKM dapat diukur dari nilai penjualan produk di Pojok Rakyat untuk setahun terakhir menembus Rp8,7 miliar, artinya peluang UKM agar dapat bertahan bahkan mungkin berkembang.
Melalui program dengan nama lain Sudut Kreatif Daerah, perkembangan ekonomi rakyat yang berujung pemerataan kesejahteraan di daerah akan terwujud apalagi program ini sinergi antara UKM, koperasi, ritel, Pemda dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Koperasi dan UKM serta Kementrian Perdagangan.
Ditambahkan Adji Srihandoyo Corporate Aflairs Director Carrefour bahwa potensi UKM untuk terus berkembang terbuka lebar apabila mampu menjaga konsistensi produksi dan pada akhirnya membuka lapangan kerja baru dan membangkitkan perekonomian di sebuah daerah.
"UKM dan koperasi dapat memanfaatkan Pojok Rakyat di Carrefour sebagai media pemasaran produk dan sebaliknya pihak ritel akan membantu promosi,"kata Adji
Disamping memberi peluang, industri ritel juga mendorong UKM menghasilkan produk berkualitas, serta memotivasi mereka supaya tetap konsisten dan stabil ketika mensuplai produk.
Sumber : Pelita
Terus meningkatnya kesejahteraan UKM dapat diukur dari nilai penjualan produk di Pojok Rakyat untuk setahun terakhir menembus Rp8,7 miliar, artinya peluang UKM agar dapat bertahan bahkan mungkin berkembang.
Melalui program dengan nama lain Sudut Kreatif Daerah, perkembangan ekonomi rakyat yang berujung pemerataan kesejahteraan di daerah akan terwujud apalagi program ini sinergi antara UKM, koperasi, ritel, Pemda dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Koperasi dan UKM serta Kementrian Perdagangan.
Ditambahkan Adji Srihandoyo Corporate Aflairs Director Carrefour bahwa potensi UKM untuk terus berkembang terbuka lebar apabila mampu menjaga konsistensi produksi dan pada akhirnya membuka lapangan kerja baru dan membangkitkan perekonomian di sebuah daerah.
"UKM dan koperasi dapat memanfaatkan Pojok Rakyat di Carrefour sebagai media pemasaran produk dan sebaliknya pihak ritel akan membantu promosi,"kata Adji
Disamping memberi peluang, industri ritel juga mendorong UKM menghasilkan produk berkualitas, serta memotivasi mereka supaya tetap konsisten dan stabil ketika mensuplai produk.
Sumber : Pelita
PERMODALAN KOPERASI
SIMPANAN
S |
impanan sebagai istilah penamaan modal koperasi pertama kali digunakan dalam UU 79 tahun 1958, yaitu UU koperasi pertama setelah kemerdekaan. Sejak saat itu sampai sekarang modal koperasi adalah simpanan, berbeda dengan perusahaan pada umumnya yang menggunakan istilah saham. Mungkin, istilah simpanan muncul karena kuatnya anjuran untuk menabung, dalam arti memupuk modal bagi rakyat banyak yang umumnya miskin agar memiliki kemampuan dan mandiri. Bahkan usaha koperasi nomor satu yang ditentukan UU adalah menggiatkan anggota untuk menyimpan. Mungkin tidak salah anggapan sementara orang bahwa UU koperasi lebih cocok untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Memupuk modal dengan menyimpan adalah sangat tepat. Tetapi kerancuan pengertian dan permasalahan timbul ketika istilah simpanan dibakukan sebagai modal koperasi.
Dana Cadangan. Dana cadangan diperoleh dan dikumpulkan dari penyisihan sebagian sisa hasil usaha (SHU) tiap tahun, dengan maksud jika sewaktu-waktu diperlukan untuk menutup kerugian dan keperluan memupuk permodalan. Posisi dana cadangan dalam sisi pasiva menunjukkan bahwa jika terjadi kerugian dengan sendirinya akan terkompensasi dengan dana cadangan, dan apabila tidak mencukupi ditambah dengan.simpanan. Dapat dimengerti adanya ketentuan dalam hukum dagang bahwa jika kerugian suatu perusahaan mencapai lebih dari setengah modalnya wajib diumumkan. Karena modal perusahaan sudah berkurang dan beresiko.
Hibah. Hibah adalah pemberian yang diterima koperasi dari pihak lain, berupa uang atau barang. Hibah muncul sebagai komponen modal sendiri disebabkan karena pengalaman banyak koperasi menerima hibah, terutama dari pemerintah. Maksud ketentuan hibah dalam UU adalah agar koperasi dapat memeliharanya dengan baik dan dicatat dalam neraca pos modal sendiri. Koperasi yang menerima hibah harta tetap seperti peralatan atau mesin diwajibkan melakukan penyusutan, sehingga pada saatnya koperasi dapat membeli yang baru. Ketentuan tersebut dianggap berlebihan, karena hibah seharusnya ditentukan oleh perjanjian antara penerima dan pemberi hibah, termasuk persyaratan yang disepakati. Status dan perlakukan akuntansi disesuaikan dengan perjanjian tersebut. Karena hibah merupakan kejadian biasa yang sering terjadi dalam dunia usaha, dan untuk waktu mendatang mungkin tidak banyak lagi, maka ketentuan tentang hibah seharusnya tidak perlu dicantumkan dalam UU. Hibah yang diterima koperasi cukup diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hibah yang diterima koperasi memang harus disyukuri, tetapi terkesan bahwa koperasi bermental peminta-minta hibah dan seharusnya dihindarkan.
KEDUDUKAN MODAL DALAM KOPERASI
Anggota koperasi sebagai kumpulan orang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha koperasi, dengan pengertian anggota sebagaipemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi (UU Pasal 17). Koperasi adalah perusahaan yang berorientasi kepada pengguna jasa atau user oriented firm(UOF). Koperasi bukan kumpulan modal atau perusahaan yang berorientasi kepada investor atau investor oriented firm (IOF). Modal merupakan unsur penting dalam menjalankan usaha, tetapi jika koperasi mengandalkan kekuatan modal seperti pesaingnya, maka koperasi tidak akan mampu menandinginya. Jika koperasi menggunakan cara lawannya, maka koperasi akan menghadapi pergulatan tanpa akhir (never ending struggle) untuk memiliki modal yang mencukupi. Modal utama koperasi adalah orang atau anggotanya yang bersedia menyatukan usahanya melalui kegiatan koperasi.
Cara paling konvensional yang dianut koperasi dalam berusaha adalah pooling, yaitu pembelian atau penjualan bersama. Pembelian bersama dilakukan oleh koperasi konsumen yang anggotanya memerlukan barang konsumsi. Sedang penjualan bersama diperlukan oleh koperasi produsen yang anggotanya memerlukan penjualan barang yang diproduksi dan atau pembelian bersama sarana produksi. Meskipun modal tetap diperlukan, tetapi dengan pooling kebutuhan modal dapat ditekan serendah mungkin (minimized), karena tidak ada transaksi jual-beli antara koperasi dengan anggotanya. Koperasi memperoleh komisipembelian atau penjualan bersama, yang berarti koperasi bekerja atas dasar anggaran atau operation at cost. Dalam hal ini bukan perhitungan untung-rugi yang digunakan, tetapi SHU atau surplus akibat efisiensi. Contoh pooling yang sampai sekarang tetap berjalan adalah penjualan susu (milk) yang dilakukan oleh koperasi di lingkungan Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) kepada Industri Pengolahan Susu (IPS), dan penjualan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit oleh koperasi sawit kepada industri pengolahan minyak. Cara pooling memberikan alasan yang paling kuat bagi koperasi untuk memperoleh keringanan pajak penghasilan (income tax), karena tidak ada transaksi jual-beli antara koperasi dengan anggota
Masalah biasanya muncul ketika koperasi memasuki proses bisnis yang lebih rumit seperti bergerak dalam usaha pengolahan atau manufaktur, sehingga cara pooling menjadi kurang praktis. Pengumpulan bahan baku dari anggota dilakukan berdasar transaksi jual-beli, Perhitungannya berdasar untung-rugi dengan perolehan keuntungan (laba) dan bukan surplus, Dalam cara ini insentif kepada anggota tetap dapat diberikan melalui harga pembelian yang tinggi sesuai perhitungan harga jual produk akhir (active price policy) disamping pembagian keuntungan setiap tahun (deviden).
Disamping itu, usaha koperasi lain yang berkaitan dengan pemupukan modal anggota adalah kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh KSP atau credit unions.
